Prodi Ilmu Pemerintahan: Desember 2017

Oleh : TEGUH ANGGORO, S.IP., M.Sc.

I. Pendahuluan

Dalam tulisan ini saya mencoba menjelaskan sebagian dari aspek-aspek ilmu politik, diantaranya adalah teori-teori politik, ideologi politik, administrasi dan kebijakan publik, serta ekonomi politik. Dalam mempelajari ilmu politik, pemahaman mengenai teori politik ini sangat diperlukan karena ini merupakan awal dari berbagai kajian ilmu politik, salah satunya yaitu ideologi politik. Dari teori politik inilah pengenalan dan penjabaran ideologi politik diterangkan, juga macam-macam ideologi politik yang pernah ada di dunia. Ideologi ini yang akan membedakan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi antara negara yang satu dengan negara lainnya. Seperti ideologi liberalisme yang menganut sistem ekonomi kapitalis berbeda administrasinya dengan negara yang menganut ideologi komunisme dengan sistem ekonomi sosialis.

Disamping itu, tulisan ini juga berisi defenisi administrasi publik berdasarkan penuturan para ahli sesuai dengan pemahaman mereka mengenai administrasi publik. Di dalam administrasi publik ini terdapat kebijakan publik, dimana salah satu kajian yang sangat berkaitan karena dalam pelaksanaan kekuasaan ini perlu adanya kebijakan-kebijakan yang akan menentukan apakah sesuatu yang sudah ditetapkan itu harus dijalankan atau tidak.

II. Pembahasan

A. Teori-teori Politik

Teori politik merupakan suatu cara yang digunakan untuk memahami ilmu politik, dimana didalamnya terdapat penjelasan ilmu politik dan kaitannya dengan bagian-bagian ilmu politik lainnya.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory, teori politik dibedakan dalam dua macam, yaitu:

1. Valuational, yang merupakan teori-teori yang mengandung nilai moral dan norma politik, dimana dalam teori ini segala sesuatunya harus mempertimbangkan baik buruk atau konsekuensinya. Yang termasuk teori valuational adalah filsafat politik, politik sistematis dan ideologi politik.

2. Non-Valuational, merupakan teori-teori yang membahas fakta-fakta politik tanpa mempersoalkan nilai moral maupun norma. Teori ini memberikan gambaran dan perbandingan fenomena politik dalam kehidupan nyata.

Di dalam teori politik terdapat konsep penentuan tujuan politik, bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu dengan segala konsekuensinya. Teori-teori politik yang mempunyai dasar moral memiliki fungsi utama sebagai pedoman dalam mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat agar berjalan stabil dan dinamin.

Ada tiga golongan yang termasuk dalam teori valuational, diantaranya adalah:

1. Filsafat Politik, menjelaskan hubungan antara sifat dari alam semesta dengan sifat dari kehidupan politik, dimana dalam menyelesaikan persoalan politik menggunakan pandangan yang terpusat pada alam. Menurut filsuf Yunani, Plato, keadilan merupakan hakekat dari alam semesta yang sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik yang dicita-citakan olehnya.

2. Politik Sistematis, teori ini merealisasikan filsafat politik, menerapkan norma-norma dalam kegiatan politik.

3. Ideologi Politik

Ideologi merupakan suatu keyakinan atau ide yang muncul dalam pikiran seseorang berdasarkan pemikiran-pemikiran yang logis (masuk akal) yang kemudian menjadikan ide ini sebagai pedoman dalam kehidupannya sesuai dengan tujuan pemikirnya. Jadi ideologi politik merupakan suatu pedoman atau cara bertindak dalam pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan tujuan awal.

Di bawah ini ada beberapa macam ideologi politik dunia, antara lain:

1. Liberalisme, suatu ideologi yang memberikan kebebasan individu tanpa batasan atau halangan dari pemerintah. Munculnya ideologi ini disebabkan karena ketatnya peraturan sehingga membuat kekuasaan bersifat otoriter, tanpa memberikan kebebasan berpikir kepada rakyatnya. Salah satu yang menganut ideologi liberalisme adalah Amerika.

2. Sosialisme, ideologi ini berbeda dengan liberalisme yang mengutamakan kepentingan individu, ideologi sosialisme lebih mengutamakan kebersamaan. Dalam sosialisme setiap individu harus berusaha untuk mendapatkan layanan yang layak untuk kebahagiaan bersama, misalnya pemerataan kesempatan kerja, pembagian hasil secara merata, bahan konsumsi secara menyeluruh dan lain sebagainya.

3. Demokrasi, yaitu kekuasaan ditangan rakyat. Pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya sendiri melalui dewan perwakilan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.

B. Administrasi dan Kebijakan Publik

Defenisi administrasi publik berdasarkan penuturan para ahli, diantaranya:[1]

Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig:

Administrasi publik merupakan kegiatan pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

Menurut Dwight Waldo:

Administrasi publik merupakan manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Menurut Edward H. Litchfield:

Administrasi publik merupakan suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Menurut Arifin Abdulrachman:

Administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

Menurut Prajudi Atmosudirjo:

Administrasi publik merupakan administrasi dari negara-negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Ruang lingkup administrasi publik dalam bidang ilmu politik diantaranya adalah administrasi politik luar negeri, administrasi politik dalam negeri, administrasi partai politik dan administrasi kebijaksanaan pemerintah.[2]

Didalam administrasi publik terdapat kebijakan publik. Ada beberapa defenisi kebijakan publik berdasarkan pemikiran para ahli, yaitu:

Menurut Brigman dan Davis:

Kebijakan publik merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Menurut Hogwood dan Gunn:

Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Namun dalam hal ini bukan berarti bahwa makna kebijakan hanyalah milik pemerintah saja.

Menurut Edi Suharto:

Kebijakan publik adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti pemerintahan yang hanya menyangkut aparat negara, melainkan pula pemerintahan yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, menguraikan dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya, menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.[3]

Dalam pembuatan kebijakan publik memiliki beberapa model yang digunakan, antara lain:[4]

1. Model elit: pembentukan kebijakan hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.

2. Kelompok: beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.

3. Kelembagaan: dikuasai oleh lembaga-lembaga pemerintah.

4. Proses: rangkaian kegiatan pembuatan kebijaksanaan pemerintah yang terdiri dari identifikasi masalah, perumusan usul, pengesahan kebijaksanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

5. Rasialisme: suatu model yang dirancang dengan menelusuri pilihan dan konsekuensinya agar mencapai tujuan secara efisien. Model ini memikirkan untung rugi apapun yang dipilih.

6. Inkrimentalisme: kegiatannya berpatokan pada masa lalu.

7. Sistem: pembuatan kebijakan yang berdasarkan desakan-desakan lingkungan seperti tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan publik.

C. Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan disiplin ilmu yang ruang lingkupnya berkaitan dengan aspek politik dan ekonomi.

Dengan kata lain ekonomi politik ini merupakan aspek-aspek ekonomi yang dipelajari dan ditelaah dari sudut pandang ilmu politik.[5]

Terdapat dua macam sistem ekonomi berdasarkan ideologi liberalisme dan komunisme. Menurut ideologi liberalisme yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dimana sistem ini memberikan keleluasaan dan kebebasan yang tidak terbatas kepada individu untuk melaksanakan dan mengelola sumber, kegiatan dan hasil produksi ekonomi. Sedangkan menurut ideologi komunisme yang menganut sistem sosialis, sistem ini yang dalam prakteknya dikuasai serta diatur oleh pemerintah sedangkan masyarakat dan individu tunduk kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

III. Simpulan

Dalam pengertian teori politik dapat dibedakan dua macam landasan yang diambil dari dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan idealis dan pandangan realis. Pandangan idealis ini menjelaskan mengenai teori politik yang berdasarkan moral dan norma, dengan mengacu pada nilai-nilai maka dapat membuat sistem politik yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan harapan.

Sedangkan teori politik berdasarkan pandangan realis, teori politik ini dalam kenyataannya tidak berkaitan dengan nilai-nilai moral dan norma, hanya memberikan gambaran dan fakta atau fenomena politik.

Didalam teori politik idealis terdapat ideologi dimana banyak terdapat macam-macam ideologi yang nantinya dengan perbedaan ideologi ini maka pelaksanaannya juga akan berbeda. Salah satu ideologi yang menganut sistem ekonomi kapitalis yaitu liberalisme, contohnya di Amerika, yang kini menjadi sebuah negara yang besar karena persaingan di sana sangat tinggi, pemerintahnya menjamin kebebasan hak-hak tiap warganya.

Dalam menjalankan penyelenggaraan negara diperlukan suatu kebijakan. Kebijakan publik ini harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat, tidak hanya sebuah pernyataan tetapi juga dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Jika dilihat pada saat sekarang ini, pemerintah banyak membuat kebijakan namun tidak semua kebijakan yang telah ditetapkan itu sudah dilaksanakan dengan baik.

IV. Referensi

Buku

Rudy, Teuku May. 1993. Teori: Etika Dan Kebijakan Hubungan Internasional. Angkasa. Bandung.

Awaluddin dan Basri. 2009. Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Untuk Pengembangan Kepribadian. CV. Witra Irzani. Pekanbaru.

Supardan, Dadang. 2008. Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana(ed). 2006. Ilmu Administrasi Publik. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Internet

http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html

Diakses pada tanggal 18 Oktober 2011 pukul 14:30 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_politik

Diakses pada tanggal 18 Oktober 2011 pukul 14:30 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi_publik