MENUJU IDF 2018: INOVASI DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
OLEH
: MIRA ANDRIANI, S,IP., M.SI
Untuk menyelesaikan
masalah pada tingkat lokal, pemimpin dan masyarakat setempat membutuhkan
kapasitas dan kewenangan untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri dan
mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks masing-masing. Dengan semangat
desentralisasi, pemerintah pusat telah menyalurkan dana transfer daeah sesuai
potensi dan kebutuhan masing-masing.
Nyatanya, dana transfer tersebut tidak selalu dimanfaatkan oleh daerah secara
efektif atau inovatif dalam mengatasi masalah pembangunan yang ada. Beberapa
permasalahan yang seharusnya dapat diatasi pada tingkat lokal, namun tidak
ditangani dengan baik, yang kemudian menjadi masalah nasional.
Keragaman geografis, budaya, dan sosial menjadi kekayaan dan keunikan
yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Namun di sisi lain, keragaman
tersebut berarti juga bahwa tiap wilayah menghadapi tantangan yang cukup
spesifik. Hal ini tentu membutuhkan pendekatan yang tepat terhadap kondisi dan
kebutuhan lokal.
Untuk itu, pemerintah pusat maupun daerah membutuhkan masukan terkait inovasi
yang dapat memperkuat kepemimpinan dan tata kelola lokal. Pemerintah daerah
yang mempunyai kapasitas mengelola anggaran dan kebijakan dengan transparan dan
akuntabel menjadi modal dasar pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Banyak masukan ke Indonesia Development Forum 2018 terkait inovasi dalam tata
kelola pemerintahan daerah. Salah satu gagasan muncul dari Communication
Specialist Yayasan Kota Kita Paulista Surjadi dengan makalah
berjudul “‘Data
Kota’ (‘Urban Data’) Banjarmasin: Improving evidence-based planning and development
through technology, design, and collaboration”.
Sistem informasi Desa (SID) Dlingo ini menjadi cikal bakal pengembangan dan
penerapan SID di seluruh desa Kabupaten Bantul. Meskipun, terdapat beberapa
kendala utama dalam penerapan SID yang mesti menjadi perhatian pemerintah
daerah bila ingin menerapkan sistem ini. Pemerintah daerah perlu meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia agar bisa mengelola dan memanfaatkan SID.
Di Indonesia, , ketiadaan metode audit yang sesuai di tingkat lokal
telah menghasilkan konflik berkelanjutan di antara pemerintah, swasta, LSM, dan
masyarakat setempat. Permasalahan ini sejatinya bisa diatasi dengan metode
audit lanskap hutan seperti yiang dilakukan di Kampar Peninsula, lanskap hutan
yang membentang di Kabupaten Pelalawan, Riau. Berkat metode audit lanskap
hutan, masalah-masalah kehutanan yang muncul di Kampar Peninsula bisa diatasi.
Solusi-solusi berupa praktik baik seperti di atas lah yang akan dipaparkan di
Indonesia Development Forum 2018. Forum yang diiniasi oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Australia melalui Knowledge
Sector Initiative ini efektif menjadi contoh inovasi yang
dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Puncak IDF 2018 akan digelar pada tanggal 10-11 Juli 2018. Tema yang diangkat
adalah “Terobosan untuk Mengatasi Ketimpangan antar Wilayah di Seluruh
Nusantara”. IDF 2018 mendorong percepatan pembangunan di Indonesia yang
lebih merata dan berkelanjutan berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan
fakta. Hasilnya akan digunakan untuk bahan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah 2020-2024.
