PERMASALAHAN SISTEM PEMERNTAHAN DI INDONESIA

PERMASALAHAN SISTEM PEMERNTAHAN DI INDONESIA

oleh : Dalija, S.IP., M.Si

 Mantan Presiden Soeharto ditempatkan sebagai Presiden terkorup sedunia berdasarkan temuan Transparency International 2004 dengan total perkiraan korupsi sebesar 15-25 miliar dolar AS.”

Dari berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh beliau, dituliskan salah satu kasus korupsi yang berhubungan dengan dana “Reboisasi Departemen Kehutanan” serta pos bantuan presiden. Dana tersebut digunakan untuk membiayai tujuh yayasan milik beliau.

Sebagai representatif lembaga legislatif, MPR pun merenspons masalah ini dengan statement pada Pasal 4 Ketetapan MPR No XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di situ, disebut secara jelas bahwa “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya. maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia”.

Pada tahun 2009, berdasarkan keputusan MA, Yayasan Supersemar akan dihukum mengganti kerugian negara sebesar 315.002.183 US dolar dan Rp 139.229.178 atau sekitar Rp 3,07 triliun.

Bagaimana Masalah ini Mengancam Kedaulatan?

Dengan permasalahan ini, tentu dapat menjadi salah-satu pengancam kedaulatan Indonesia. Dengan kelakuan seorang presiden yang menghisap uang negara, bukan hanya hal itu akan berdampak buruk pada ekonomi. Hal ini juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat akan pemerintahan Indonesia. United Overseas Bank menyatakan dalam salah satu slogannya bahwa “trust is the world’s strongest currency”(2) yang bisa diartikan menjadi “kepercayaan merupakan mata uang paling berharga”. Kalimat ini memiliki 2 poin. Pertama, kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kedua, dalam subjek ekonomi, mata uang biasa pasti bisa fluktuasi seiring dengan waktu. Namun, “trust” tidak mengalami fluktuasi seiring waktu, tetapi akan menjadi semakin kuat.

Artinya, sekaya apapun sebuah negara, tidak akan bertahan kedaulatannya jika masyarakatnya pun tidak memberikan kepercayaan pada pemerintahnya. Apalagi negara yang uangnya telah dihisap, pasti akan lebih parah. Tanpa kepercayaan, kericuhan dan unjuk rasa akan semakin sering terjadi, serta perpecahan negara akan menjadi mungkin.

Solusi

Salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam masalah ini adalah untuk meningkatkan transparensi kinerja check and balance pemerintah dengan cara melakukan pengecekan & expose oleh media dalam rangka waktu tertentu. Saya juga menawarkan solusi untuk mendirikan sebuah badan dalam pemerintah yang memiliki koneksi langsung dengan media masyarakat. Solusi ini bisa dianalogikan dengan sebuah Tim Sukses Gubernur. Dalam sebuah timses, terdapat beberapa divisi (logistik, statistik, dll). Salah satunya adalah divisi media. Saya bersyukur karena memiliki kesempatan untuk mengunjungi tempat tersebut. Dalam kantor divisi media, terdapat banyak televisi dan radio menayangkan berita-berita terkini. Divisi ini merupakan indra pengelihatan dan pendengaran dari Tim Sukses tersebut. Tanpa divisi ini, komunitas tersebut bisa dibilang “buta”. Sama seperti sebuah negara. Tanpa kolaborasi media dalam pemerintahan, masyarakat bisa dibilang “buta” akan segala kebohongan dari pemerintah.

Hal ini mungkin belum tentu efektif, akan tetapi merupakan langkah yang sesuai dalam menciptakan sebuah negara yang didasari teori “perjanjian masyarakat”. Teori ini sangat relevan dengan sistem politik Indonesia yang bersifat demokratis. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, setidaknya memberikan masyarakat peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah.