Oleh: RIZA PURNAMA, S.IP., M.Si.
Setelah
sebelumnya telah dipahami tentang pengertian awal dari ekologi pemerintahan,
kali ini akan dijelaskan mengenai asal-usul dan ruang lingkup dari ekologi
pemerintahan. Ekologi pemerintahan muncul karena adanya gejala dan peristiwa
pemerintahan yang silih berganti dan dinamis selama bertahun-tahun. Tidak hanya
itu, suatu negara dinilai kinerja pemerintahannya kemudian mendapatkan
pandangan yang lebih jika dibandingkan dengan negara lain. Aspek-aspek yang
menentukan apakah negara tersebut masuk ke dalam negara gagal atau tidak sangat
banyak, salah satunya adalah dari segi keramahan terhadap lingkungannya.
Lingkungan, atau dalam konteks ini ekologi, adalah ilmu tentang lingkungan
hidup, tumbuh dan berkembang yang menggambarkan adanya hubungan timbal balik
antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, termasuk kemampuan
beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Wasistiono 2013, 9).
Ekologi yang dimaksudkan di atas
adalah pengertian secara biologi yang selama ini dimengerti oleh para peneliti.
Sedangkan pengertian dari pemerintahan adalah sebuah organisme hidup yang
lahir, mati, berkembang dan dapat mati serta dapat dibentuk (Wasistiono 2013,
12). ilmu pemerintahan adalah ilmu yang memepelajari hubungan antara lembaga
tertinggi dan tinggi negara dengan masyarakatnya dalam rangka menjalankan
kewenangan untuk melayani public (Wasistiono 2013, 13). Pengertian pemerintah
dan ilmu pemerintahan tersebut sangat berkaitan dengan ekologi sebagai ilmu
lanjutan. Antara pemerintah dengan ekologi mencakupi banyak bidang yang tidak
dapat dilepaskan atau berdiri sendiri.
Ilmu
pemerintahan sebagai bagian dari ilmu sosial kemudian mengadopsi konsep, teori,
paradigma maupun hukum yang berkembang dalam ilmu ekologi, dengan asumsi bahwa
pemerintahan sebagai sebuah sistem pada dasarnya sebuah organisme hidup yang
lahir, hidup, berkembang dan kemungkinan akan mati atau digantikan oleh sistem
lainnya (Wasistiono 2013, 11). Sudah jelas disini bahwa ekologi dan
pemerintahan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan
bernegara, sehingga ilmu tentang ekologi pemerintahan ini sangat baik untuk
dikembangkan. Namun kita tidak dapat menafsirkan aspek-aspek yang terkandung
dalam ekologi pemerintahan secara personal. Terdapat beberapa sudut pandang
yang mendukung teori, paradigma, maupun pendekatan dan konsep dari ekologi
pemerintahan.
Beberapa
hal penting yang biasa digunakan dalam kajian ekologi:
a. Memandang
objek sebagai sebuah ekosistem. Artinya sebuah ekosistem memiliki sebuah
lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya.
b. Penggunaan
paradigma antroposentrik. Berarti melihat manusia merupakan entitas yang
terpenting dan menjadi faktor utama dalam alam semesta.
c. Penggunaan
pendekatan holistik. Artinya, aktivitas pemerintahan bukanlah aktivitas
individual melainkan aktivitas bersama sehingga dalam menjalankannya perlu
memerhatikan unsur-unsur lainnya secara komprehensif dan berkelanjutan.
d. Adanya
mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis.
Artinya, setiap aksi yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan reaksi
(Wasistiono 2013, 13-14).
Dari
hal penting di atas, kita dapat melihat ekologi melalui tiga sudut pandang.
Pertama, melalui sudut pandang ekologi, yang hampir sama dengan sudut pandang
politik, yakni mencoba menuangkan buah pikirannya pada bidang lain dengan
menggunakan alat analisis yang berasal dari kajian ekologi. Selain itu, ekologi
juga melihat mekanisme yang selalu terpelihara dalam keadaan seimbang dinamis.
Kedua, sudut pandang ilmu pemerintahan merupakan salah satu wujud bangunan
keilmuan dari ilmu pemerintahan, selain sosiologi pemerintahan, psikologi
pemerintahan, manajemen pemerintahan dan sebagainya. Teori, prinsip, konsep
studi ekologi dipinjam untuk menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan.
Ketiga, sudut pandang eklektik. Sudut pandang ini berpendapat bahwa kajian
ekologi pemerintahan merupakan interface
antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan, artinya ekologi dengan ilmu
pemerintahan masing-masing berkedudukan sejajar, tidak dalam arti ilmu yang
satu lebih besar dari ilmu yang lain (Wasistiono 2013, 15-17).
 |
Dari penjelasan di atas, dapat
digambarkan bahwa antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan itulah yang
disebut dengan ekologi pemerintahan. Tidak bisa mengesampingkan salah satu
maupun banyak unsur yang terkandung di dalamnya. Dapat ditarik definisi utama
disini bahwa ekologi pemerintahan adalah studi ilmiah mengenai hubungan timbal
balik antara pemerintah sebagai organisme hidup dengan lingkungan sekitarnya,
baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya, dengan tujuan untuk
memperoleh pengetahuan yang benar mengenai komponen yang terlibat, prosesnya,
serta dampaknya bagi kehidupan umat manusia (Wasistiono 2013, 20).
Definisi di atas memaparkan ada
lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang dimaksud
mencakup visi dan misi organisasi, budaya organisasi, organisasi bayangan,
hubungan dengan subsistem dan subsistem di bawahnya, sedangkan lingkungan
eksternal adalah semua kondisi, entitas, kejadian, dan faktor yang berada di
sekitar organisasi yang memengaruhi aktivitas dan pilihan-pilihannya, termasuk
di Indonesia ialah ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, agama, pertahanan
dan keamanan (Wasistiono 2013, 22). Masih ada lagi definisi-definisi tentang
ekologi politik dengan tekanan-tekanan tertentu. Pendapat Cockburn &
Ridgeway menekankan pada degradasi dari ketidakaturan korporat dan negara dalam
kota dan desa, sedangkan Blaikie & Brookfield menekankan pada perubahan
lingkungan lokal dan regional dalam bidang pilihan produksi, dan Greenberg
& Park yang mensintesiskan hubungan antara kelompok manusia dilihat dari
kompleksitas politik bio-kulturalnya serta penulis-penulis lainnya (Wasistiono
2013, 25).
Begitu banyaknya penulis yang
menjabarkan tentang definisi ekologi politik semakin melebarkan ruang lingkup
khususnya. Namun diantara sekian banyak tersebut, dapat digariskan sebagai
berikut:
-
Dialektika antara pegawai pemerintah dengan
pemerintah sebagai sebuah sistem
-
Dialektika antara subsistem dan sub-subsistem
pemerintahan dengan sistem pemerintahan
-
Dialektika antara masyarakat dengan
penyelenggara pemerintahan
-
Distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis
ekologikal
-
Pertemuan antara pengaruh akar-akar ilmu sosial
yang bersifat ekologikal dengan prinsip-prinsip pemerintahan
-
Studi saling ketergantungan antara unit-unit
pemerintahan dengan lingkungannya menyangkut dampak pemerintahan akibat
perubahan lingkungan
-
Mempelajari lingkaran pemerintahan yang
mendorong masyarakat pada suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya perubahan
lingkungan
-
Mempelajari keberadaan dan pengaruh
“pemerintahan bayangan” terhadap entitas pemerintahan yang formal (Wasistiono
2013, 27).
Tidak
hanya ekologi politik, tetapi juga ekologi administrasi negara turut
berkembang. Ekologi administrasi negara dapat mengetahui ciri-ciri sistem
administrasi negara dari suatu masyarakat tertentu dan selanjutnya dapat
dipahami masyarakat, bangsa dan negara tersebut telah tumbuh dan berkembang.
Sebagaimana pandangan Wiggs dalam Pamudji (dalam Wasistiono 2013, 29),
mempelajari ekologi administrasi negara di Amerika Serikat menggunakan model
keseimbangan yang meliputi dasar-dasar ekonomi, struktur-struktur sosial,
jaringan komunikasi, pola-pola ideologis dan sistem politik, yang dapat
dijadikan standar atau contoh dalam mengembangkan ekologi administrasi negara
di bumi pertiwi. Dapat ditarik kesimpulan disini bahwa ekologi pemerintahan
mencakup banyak ruang lingkup, dimensi, teori, konsep, sudut pandang dan
hal-hal penting lainnya. Perlu untuk memahami seluruh komponen yang ada dalam
ekologi pemerintahan sebelum menerjunkan langsung untuk pengaturan kepada masyarakat
dan memperbaiki bangsa ini.
REFERENSI:
Wasistiono, Sadu.
2013. Pengantar Ekologi Pemerintahan
(Edisi Revisi). Jatinangor: IPDN Press
Tidak ada komentar:
Posting Komentar